Silsilah Para Presiden RI dan Keluarga Sunan Giri

Berdasarkan penyelusuran Genealogy, ditemukan fakta yang menarik, yakni kesemua Salasilah Presiden RI ternyata memiliki keterkaitan keluarga dengan Trah Sunan Giri (Dinasti Giri Kedaton). Mari kita perhatikan Susur Galur berikut : 
1. Sunan Giri 
1.1. Sunan Dalem Wetan / Zainal Abidin
 1.1.1. Sunan Sedo Ing Margi / Pangeran Wiro Kesumo Cirebon  
1.1.1.1. Sunan Prapen (Maulana Muhammad) 
1.1.1.1.1. Sunan Kawis Guwo 1.1.1.1.1.1. Panembahan Giri 
1.1.1.1.1.1.1. Nyai Anom Besari # Kyai Anom Besari 
1.1.1.1.1.1.1.1. Ki Ageng Muhammad Besari 
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Nyai Ageng Basyariyah # Ki Ageng Basyariah / Raden Mas Bagus Harun 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Nyai Muhammad Santri # Kyai Muhammad Santri 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Ma’lum Buntoro 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kyai Mustaram 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Nyai Ilyas 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Nyai Nafiqah # KH. Hasyim Asy’ari 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. KH. Abdul Wahid Hasyim 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) 

1.1.2. Ki Ageng Saba 1.1.2.1. Nyai Sabinah # Ki Ageng Pemanahan 
1.1.2.1.1. Panembahan Senapati 1.1.2.1.1.1. Panembahan Hanyakrawati 
1.1.2.1.1.1.1. Sultan Agung 
1.1.2.1.1.1.1.1. Sultan Amangkurat I 
1.1.2.1.1.1.1.1.1. Sunan Pakubuwono I 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Amangkurat IV 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Hamengkubuwono I (Kraton Jogja) 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Hamengkubuwono II 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Sultan Hamengkubuwono III 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2. KGPAA Paku Alam I (Kraton Paku Alaman) 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2. Pangeran Hario Mangkunegoro 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1. KGPAA Mangkunegara I (Keraton Mangkunegara) 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.3. Sunan Pakuwono II (Keraton Surakarta) 
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.3.1. Sunan Pakubuwono III (Sumber : Sunan Giri, Pendidik yang Ahli Fiqih) 

Trah Sunan Giri dan Silsilah Presiden Melalui penyelusuran lebih mendalam, diperoleh informasi yang mengagetkan, bahwa ke-6 Presiden Republik Indonesia, ternyata berasal dari anak keturunan Sunan Giri, sebagaimana terlihat pada keterangan berikut : 
1. Soekarno, adalah putera dari Raden Soekemi Sosrodiharjo. Raden Soekemi, berdasarkan buku “Ayah Bunda Ir Sukarno”, merupakan keturunan Sultan Hamengkubuwono II (1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1)
 2. Suharto, isterinya bernama Siti Hartinah yang merupakan keturunan dari KGPAA Mangkunegara I (1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1). Selain itu, berdasarkan buku “Jejak Perlawanan Bengawan Pejuang”, Sumitro Djojohadikusumo menulis, bahwa Soeharto pernah mengatakan memiliki kekerabatan dengan keluarga Keraton, yang diduga merupakan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II (1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1). 
3. BJ. Habibie, Ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo binti Rr. Goemoek binti Raden Ngabehi Tjitrowardoyo, berasal dari keluarga Priyayi di Purworejo, yang diduga kuat merupakan keturunan dari pendiri kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senapati (1.1.2.1.1) 
4. Abdurrahman Wahid (GUSDUR), terhitung sebagai keturunan ke-8 dari Ki Ageng Muhammad Besari (1.1.1.1.1.1.1.1.) 
5. Megawati Sukarnoputri, puteri Presiden Pertama Sukarno, merupakan keturunan Sultan Hamengkubuwono II (1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1) 
6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), putera dari Raden Soekotjo, beliau adalah keturunan dari Nyai Ageng Ibnu Umar binti Ki Ageng Muhammad Besari (1.1.1.1.1.1.1.1.) 

Giri Kedaton, Khilafah di bumi Nusantara Giri Kedaton lebih mirip sebuah “Kerajaan”, yang di dalam kehidupan kesehariannya diatur dengan menggunakan hukum Syariah Islam. Berada di daerah Gresik, Jawa Timur pada sekitar abad ke-15 sampai 17. Kerajaan ini pernah berjaya sebagai Pusat Khilafah Islam, yang pengaruhnya bahkan sampai menyebar ke daerah Maluku. Pesantren Giri Kedaton didirikan oleh Raden Paku (Sunan Giri), pada sekitar tahun 1487. Murid-murid Giri Kedaton berdatangan dari segala penjuru, bahkan dari Ternate, mereka berasal dari berbagai kalangan tidak hanya kalangan rakyat kecil, namun juga para pangeran dan bangsawan. Giri Kedaton mengalami puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Prapen tahun 1548-1605, saat itu Giri tidak hanya sekadar sekolah, namun juga menjadi “kerajaan” yang memiliki kekuatan pemerintahan. Misalnya, Sunan Prapen dikisahkan menjadi pelantik Sultan Adiwijaya raja Pajang. Ia juga menjadi mediator pertemuan antara Sultan Adiwijaya dengan para bupati Jawa Timur tahun 1568. Dalam pertemuan itu, para bupati Jawa Timur sepakat mengakui kekuasaan Pajang sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Sunan Prapen juga menjadi juru damai peperangan antara Panembahan Senopati (Mataram) dengan Jayalengkara (Bupati Surabaya tahun 1588). Tidak hanya itu, Sunan Prapen hampir selalu menjadi pelantik setiap ada raja Islam yang naik takhta di segenap penjuru Nusantara (Sumber : wikipedia.org). Kehadiran Giri Kedaton, memberikan teladan bagi kita, bahwa penerapan syariah bukan hal yang baru di Nusantara, dan ternyata bisa bertahan selama 200 tahun. Adanya suara-suara yang menginginkan kembali diberlakukannya Syariah Islam, sesungguhnya sesuatu yang sangat wajar. Hal tersebut setidaknya disebabkan 2 faktor, yaitu Faktor Historis (merupakan kelanjutan dari Mudzakarah Ulama se-rumpun Melayu tahun 1650, Kunjungi : mengapa NEDERLAND disebut BELANDA?), dan juga disebabkan faktor rapuhnya sistem politik yang ada sekarang, seperti Kapitalis dan Komunis

Sumber :http://www.bangmu2.com/2012/08/silsilah-soekarno-lengkap-dan-presiden.html

Read More

Arti Kata Nusantara dan Indonesia

Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu nusa yang berarti “pulau” dan antara yang berarti “luar”. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa). Perkataan Nusantara kita dapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit (tahun 1258 Saka/1336 M) yang tertulis di dalam Kitab Pararaton (Raja-raja):

Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada, “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

(Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.)

• Gurun = Nusa Penida
• Seran = Seram
• Tañjung Pura = Kerajaan Tanjungpura, Ketapang, Kalimantan Barat
• Haru = Sumatra Utara (ada kemungkinan merujuk kepada Karo)
• Pahang = Pahang di Semenanjung Melayu
• Dompo = Dompu, sebuah daerah/kabupaten di pulau Sumbawa
• Bali = Bali
• Sunda = Kerajaan Sunda
• Palembang = Palembang atau Kerajaan Sriwijaya
• Tumasik = Singapura

Dapat dikatakan penamaan nusantara ini adalah berdasarkan sudut pandang Majapahit (Jawa), mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang pasti untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia). Sebutan Nusantara pernah coba dihidupkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengggantikan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie), namun setelah disetujuinya penggunaan sebutan Indonesia oleh Kongres Pemuda Indonesia (dalam Sumpah Pemuda) tahun 1928, sebutan Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut kepulauan Indonesia.

Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu indo/indu yang berarti Hindu/Hindia dan nesia/nesos yang berarti pulau.

Sejarah dan Arti Nama Indonesia (diringkas dari Wikipedia)

Orang yang pertama kali memperkenalkan nama Indonesia adalah orang Inggris bernama George Samuel Windsor Earl dalam tulisannya yang berjudul “On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations” pada tahun 1850 di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), terbitan Singapura.

Dalam tulisan tersebut Earl mengusulkan dua alternatif nama untuk menggantikan sebutan Hindia (Indie/India), yaitu Malayunesia dan Indunesia. Earl sendiri lebih menyukai menggunakan sebutan Malayunesia mengingat bahasa pergaulan (lingua franca) di kepulauan ini adalah bahasa Melayu. Selanjutnya Richardson Logan mengambil nama Indonesia dari Earl dan untuk alasan kenyamanan pelafalan, ia mengganti huruf umenjadi o. Untuk pertama kalinya nama Indonesia muncul di dunia internasional melalui tulisan Logan di JIAEA (1850) yang berjudul “The Ethnology of the Indian Archipelago”.

Tahun 1884 Adolf Bastian dari Universitas Berlin menerbitkan buku sebanyak lima volume dengan judul Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel (Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu). Buku inilah yang membuat nama Indonesia menjadi popular di kalangan cendekiawan Belanda, sehingga membuat sebagian kalangan salah mengira bahwa nama Indonesia diciptakan oleh Bastian, padahal ia mengambil istilah tersebut dari tulisan-tulisan Logan. Pada akhirnya istilah Indonesia tersebut sampai ke tangan orang-orang Indonesia pada awal abad ke-20 dan menjadi indentitas bagi sebuah bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda.

Sumber : legenda nusantara

Read More

Bhineka Tunggal Ika

Sejarah Istilah Bhinek Tunggal Ika

Garuda, kendaraan (wahana) Wishnu tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Sukuh dan Cetho dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka candi Wishnu yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di candi Siwa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung, Jatayu, mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkeraman Rahwana. Arca anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Wishnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda Jawa Kuna paling terkenal, kini arca ini disimpan di Museum Trowulan.

Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wishnu, Garuda juga memiliki sifat Wishnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai "Tuan segala makhluk yang dapat terbang" dan "Raja agung para burung". Di Bali ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan, digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wishnu, atau dalam adegan pertempuran melawan Naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuna telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan ideologi Pancasila. Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.

Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Poerbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika".Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih "gundul" dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.

Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut; setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan "jambul" pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, Lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini.

Bhineka Tunggal Ika di Era Globalisasi

Indonesia pada saat ini banyak mengalami kemunduran persatuan dan kesatuan. Penyebabnya adalah adanya ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, belum stabilnya kondisi politik pemerintahan di Indonesia menjadikan rakyat tumbuh menjadi rakyat yang apatis terhadap pemerintah. Dampak  buruk globalisasi yang membawa kebudayaan-kebudayaan baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks atau rumit. Karena banyaknya kebudayaan baru yang datang dan diterima begitu saja, menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di masyarakat. Belum lagi masalah klasik yang sepele namun berdampak serius seperti perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang semakin memecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melihat kondisi seperti ini tentu kita semua tidak boleh pesimis dan patah semangat, Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, selamanya akan tetap relevan untuk mengiringi kehidupan bernegara di negeri yang multikultural ini, karena komposisi kehidupan rakyat Indonesia akan terus beragam sampai kapanpun. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan di antara kita janganlah dijadikan pembeda. Perkembangan jaman yang cepat dan masuknya budaya baru biarkanlah berlalu, karena pada dasarnya kita semua satu, satu bangsa, Bangsa Indonesia. Satu tanah air, Tanah air Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Jaya Indonesia !

Kumpulan Sejarah

Read More

Kembali ke NKRI

       Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat  yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan.

Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur.  Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (poesponogoro, 2008:301).

Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun hanya setengah hati. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar kelompok bangsa.

Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS  jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad hatta sebagai perdana menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa indonesia sehingga belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia.

Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya demontrasi-demontrasi ynag menghendaki pembubaran RIS dan penggabungan beberapa Negara bagian RIS.

Belanda membentuk federal sementara yang akan berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dalam hal ini, RI baru akan diizinkan masuk  dalam NIS jika permasalahan dengan Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha melenyapkan RI dengan melaksanakan Agresi Militer II. Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya. Akan tetapi, perhitungan Belanda melesat. Agresi militer belanda II, menyebabkan Indonesia mendapatkan simpati dari negara Internasional. Akhirnya, Belanda harus mengakui Kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar.

Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi Negara Serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia.

Proses kembalinya ke NKRI

1.   Beberapa negara bagian membubarkan diri dan  bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan,Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau.

2.   Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh.

3.   Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia.

4.   Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik.

5.   Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mendatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950.

6.   Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh : RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim.

7.   Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD.

8.    Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUD’s ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.

9.    Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

Indonesia  mengalami perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai Negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaanya di Indonesia membuat Negara ini sempat mengalami perubahan bentuk Negara.

Terjadinya perubahan dari Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide Negara federal sesunguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal.

Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem federal digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negara-negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demontrasi-demontrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen, bertekad untuk secepat mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara kesatuan.

Sumber : Media Bacaan

Read More

Insiden Hotel Yamato

nsiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) menjadi bendera Indonesia (Merah-Putih) di Hotel YamatoSurabaya (sekarang Hotel Majapahit Surabaya) pada tanggal 18 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman (residen Surabaya) dan Mr. W.V.Ch Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda.

Kronologi peristiwa

Gerakan pengibaran bendera Indonesia[sunting]

Pengibaran bendera Indonesia setelah bendera belanda berhasil disobek warna birunya di hotel Yamato

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya.

Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya bendera Indonesia dikibarkan. Antara lain di teras atas Gedung Kantor Karesidenan (kantorSyucokan, gedung Gubernuran sekarang, Jalan Pahlawan) yang terletak di muka gedung Kempeitai (sekarang Tugu Pahlawan), di atas Gedung Internatio, disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambaksari (lapangan Stadion Gelora 10 November) untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya.

Saat rapat tersebut lapangan Tambaksari penuh lambaian bendera merah putih disertai pekik 'Merdeka' yang diteriakkan massa. Pihak Kempeitai telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamato atau Oranje Hotel (sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya.

Kedatangan tentara Inggris dan Belanda dalam AFNEI[sunting]

Mula-mula Jepang dan Indo-Belanda yang sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi, Komite Kontak Sosial, yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional (Intercross). Namun, berlindung dibalik Intercross mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki, seperti Hotel Yamato. Pada18 September 1945, datanglah di Surabaya (Gunungsari) opsir-opsir Sekutu dan Belanda dari AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) bersama-sama dengan rombongan Intercross dari Jakarta.

Rombongan Sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, Jl Tunjungan 65, sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jl Tunjungan 80 Surabaya, tanpa seijin Pemerintah Karesidenan Surabaya. Dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees: Bantuan Rehabilitasi untuk Tawanan Perang dan Interniran).

Pengibaran bendera Belanda[sunting]

Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch Ploegman pada sore hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya.

Kabar tersebut tersebar cepat di seluruh kota Surabaya, dan Jl. Tunjungan dalam tempo singkat dibanjiri oleh massa yang marah. Massa terus mengalir hingga memadati halaman hotel serta halaman gedung yang berdampingan penuh massa yang diwarnai amarah. Di sisi agak belakang halaman hotel, beberapa tentara Jepang berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi tak stabil tersebut.

Gagalnya perundingan Sudirman dan Ploegman[sunting]

Tak lama setelah mengumpulnya massa tersebut, Residen Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu, sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke hotel Yamato dikawal Sidik dan Hariyono. Sebagai perwakilan RI dia berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman, sementara Sudirman dan Hariyono melarikan diri ke luar Hotel Yamato.

Perobekan bendera Belanda[sunting]

Hotel Majapahit Surabaya yang kini dikelola oleh Mandarin Oriental.

Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik 'Merdeka' berulang kali.

Peran peristiwa dalam Perang Kemerdekaan Indonesia[sunting]

Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara AFNEI. Serangan-serangan kecil itu ternyata dikemudian hari berubah menjadi serangan umum yang memakan banyak korban baik di militer Indonesia dan Inggris maupun sipil di pihak Indonesia. Akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan Presiden Sukarno untuk meredakan situasi dan mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut gagal dan ditambah dengan matinya Brigadir Jenderal Mallaby, berakibat pada dikeluarkannya ultimatum 10 November oleh pihak Inggris dan terjadinya Pertempuran 10 November yang terbesar dan terberat dalam sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan menjadi Hari Pahlawan.

Sumber : wikipedia

Read More